TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM

TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM KASUS KORUPSI DANA KONI DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

OLEH KEJAKSAAN TINGGI JABAR

Cukup sudah kita disuguhkan peristiwa nan memilukan menyangkut kinerja Kejaksaan yang bermain-main (kongkalikong) dengan para tersangka kasus korupsi beberapa waktu lalu. Alangkah ngerinya apabila seorang jaksa dijual kredibilitas (bahkan harga dirinya) dengan bebrapa ratus juta rupiah saja. Padahal rakyat Indonesia sangat menunggu kinerja para penegak hukum ini agar bisa mengungkap kasus-kasus yang merugikan masyarakat.

Senada dengan hal itu, kasus korupsi KONI serta Mark Up dana Bantuan Sosial (Bansos) yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi di lingkungan kabupaten bandung yang hari ini disidangkan hendaknya menjadi prioritas utama untuk diungkap siapa dalang korupsi yang menyebabkan kerugian materi maupun non materi masyarakat kabupaten bandung dalam skala miliyaran ini. Jangan sampai penuntasan kasus korupsi ini hanya dijadikan sebagai sandiwara saja antara pihak kejaksaan dengan elit yang terlibat dalam kasus tersebut yang ujung-ujungnya menjadi bais di tengah jalan.

Oleh karena itu kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Bandung, sebagai bagian dari element masyarakat Kabupaten Bandung memiliki tanggungjawab untuk terus mengontrol setiap kebijakan pemerintah, berkaitan dengan itu, kami meminta kapada kejaksaan tinggi jabar untuk:

1. Tuntaskan kasus korupsi dana KONI dan Bansos Kabupaten Bandung dengan tidak tebang pilih dalam penegakkannya.

2. Seret semua pihak baik dari ekskutif maupun legislatif yang terlibat, ke dalam penjara agar jera dan tidak mengulangi.

3. Tolak segala pemberian uang siluman (sogokan) yang hanya membuat kredibilitas kejati jatuh.

4. Ciptakan budaya bersih dan independent di lingkungan kejaksaan tinggi jabar.

Kalau tuntutan-tuntutan di atas tidak dipenuhi, atas nama masyarakat Indonesia (Kabupaten Bandung) kami mengutuk tindakan kejati, dan kami siap melakukan penegakan hukum dengan cara kami sendiri.